Dua rumah sakit (RS) di Makassar, yaitu RS Wahidin Sudirohusodo dan RS Labuan Baji perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun DPR. Banyak pasien menumpuk di satu ruangan, sarana gedung tidak memadai lagi, dan peralatan kesehatan yang tidak lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (F-PKS) yang mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke Makassar, Sulsel, menilai, masih banyak yang perlu dibenahi dari layanan kesehatan terutama di dua RS yang dikunjungi. Di RS Wahidin, pasien membludak hingga menempati ruang IGD dan ICU.

Di RS Labuan Baji, kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Selain pasiennya melebihi daya tampung,  juga fisik gedung sudah tak layak. Banyak sarana gedungnya yang rusak. Direktur dua RS tersebut kemudian mengajukan proposal anggaran perbaikan pembangunan RS kepada Tim Kunker Komisi IX DPR.

“Ini harus jadi konsen bersama, baik Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan , dan Komisi IX. Saya mendorong agar Kemenkes memprioritaskan dua rumah sakit tersebut untuk mendapat alokasi anggaran yang memadai, sehingga layanan kesehatan di Sulsel bisa lebih bagus lagi,” kata Hamid, Rabu (25/2). RS Wahidin sendiri sudah menjadi RS rujukan nasional untuk wilayah Indonesia Timur. Sebagai RS rujukan tentu harus memodernisasi layanannya.

Sementara sebelumnya, dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar, layanan kesehatan coba dimodernisasi dengan melakukan inovasi layanan. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto kepada tim Kunker Komisi IX menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan semacam kartu debit untuk layanan kesehatan yang bisa digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit tertentu. Selain itu ada home care yang memberi akses layanan kesehatan dari rumah ke rumah.

Hamid menilai, dua inovasi layanan kesehatan ini sangat bagus. Dibutuhkan SDM yang handal dan dukungan anggaran yang cukup untuk pengadaan mobil operasional. “Jika program ini ingin dijadikan program unggulan tentu harus mendapat prioritas. Saya sangat mengapresiasi program tersebut,” aku legislator dari Dapil Jateng IV itu.

Pada bagian lain, mantan Anggota DPRD Wonogiri selama tiga periode ini, melihat, di beberapa daerah kerap ditemukan data warga miskin yang jauh lebih banyak daripada data temuan BPS. Data ini memengaruhi layanan kesehatan kepada masyarakat. Temuan ini harus diklarifikasi lagi termasuk di Sulsel.

Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan kerap tumpang tindih dengan peserta Jamkesda yang lama. Hampir di semua daerah selalu ditemukan kepesertaan ganda. “Ini harus segera dilakukan validasi data dan verifikasi faktual agar semuanya clear,” ungkapnya. (mh), foto : husein/parle/hr.